JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadikan peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 sebagai momentum untuk memperkuat implementasi arah baru pembangunan ekonomi yang berpijak pada amanat konstitusi. Komitmen tersebut disampaikan dalam Gelaran Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik bertema Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Kegiatan itu dibuka langsung oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin dan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Menteri Keuangan RI periode 1998 Fuad Bawazier, ekonom senior Ichsanuddin Noorsy, serta Direktur Keadilan Fiskal CELIOS Media Wahyu Askar.
Dalam sambutannya, Gus Muhaimin menyampaikan bahwa orientasi baru pembangunan ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah yang tepat setelah Indonesia melewati berbagai dinamika ekonomi selama seperempat abad terakhir.
Menurutnya, arah kebijakan tersebut bukanlah gagasan yang baru. Ia mengatakan visi mengenai ekonomi yang berlandaskan konstitusi telah lama menjadi bagian dari pemikiran Presiden Prabowo, baik melalui buku, tulisan, maupun berbagai pandangan yang disampaikan sebelum menjabat sebagai kepala negara.
“Apakah ini bisa disebut sosialisme baru atau ekonomi konstitusi, tentu akan didalami oleh para narasumber. Yang jelas, PKB bergabung bersama Pak Prabowo dengan semangat yang sama, yakni menghadirkan arah baru pembangunan ekonomi agar pengalaman 25 tahun terakhir menjadi pelajaran menuju kebijakan yang lebih tepat,” ujar Gus Muhaimin.
Meski demikian, ia menilai tantangan utama bukan lagi pada penyusunan konsep kebijakan, melainkan pada penerapannya di lapangan. Menurutnya, keberhasilan arah baru pembangunan ekonomi sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di setiap tingkatan pemerintahan.
“Menurut saya, yang belum benar adalah implementasinya. Problem utama kita ada di pelaksanaan. Karena itu saya meminta diskusi ini direkam dan dirangkum dengan baik, sebab aspek teknokrasi dan implementasinya justru ada dalam forum ini,” katanya.
Gus Muhaimin berharap hasil diskusi tersebut dapat menjadi referensi dalam berbagai forum strategis, termasuk Ijtima Ulama yang dijadwalkan berlangsung sebelum puncak peringatan Harlah PKB ke-28. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk memahami arah baru pembangunan ekonomi nasional secara lebih komprehensif.
Selain itu, ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir birokrasi dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Menurutnya, paradigma baru tidak akan memberikan hasil maksimal apabila masih dijalankan dengan pola kerja dan cara berpikir yang lama.
Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian yang juga Ketua Panitia Harlah PKB ke-28, Faisol Riza, mengatakan diskusi publik tersebut menjadi bagian dari upaya PKB mengembalikan paradigma pembangunan ekonomi nasional agar selaras dengan amanat konstitusi.
“Diskusi ini merupakan bagian dari Harlah PKB ke-28 yang ingin menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali pada cara pandang dan mindset yang sesuai dengan konstitusi,” ujar Faisol.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP PKB, Rusdi Kirana. Ia menegaskan bahwa tema ekonomi konstitusi bukan sekadar slogan politik, melainkan komitmen nyata PKB dalam mengawal arah kebijakan ekonomi nasional agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Saya berharap tema ini bukan hanya menjadi narasi politik atau slogan kampanye. Ini adalah komitmen untuk mengembalikan arah ekonomi nasional agar tetap berpijak pada konstitusi, menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945,” kata Rusdi.
Diskusi publik tersebut turut dihadiri jajaran Dewan Pengurus Pusat PKB, di antaranya Wakil Ketua Umum Jazilul Fawaid, Sekretaris Jenderal M. Hasanuddin Wahid, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh, sejumlah anggota DPR RI Fraksi PKB, serta ratusan peserta dari berbagai kalangan.
